Hasilkoefisien determinasi diperoleh R² (R Square) sebesar 0,872 atau (87,2%), Hal ini menunjukkan bahwa prosentase sumbangan pengaruh variabel pemeriksaan pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 87,2% masuk dalam kriteria pengaruh sangat tinggi. Untukmengetahui dan menganalisis tingkat pendapatan, tarif pajak,denda pajak dan probabilitas pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya. Jenis penelitian eksplanasi (Explanatory Research). Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh denda pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP LihatJuga. Analisis pengaruh pemeriksaan pajak, penagihan pajak dengan surat kuasa dan kepatuhan pelaporan SPT masa wajib pajak terhadap penerimaan pajak (studi pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama) oleh: Pratami, Devi Endah Analisis kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT masa PPN dikaitkan dengan rencana penerimaan PPN : studi kasus pada kpp Jakarta cilandak oleh: Iis Rahmawati Penelitianini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Madya Makassar. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode sampling insidental. Metode pengumpulan data melalui kuesioner dengan 95 responden. Selanjutnya data dianalisis menggunakan analisis regresi berganda. Pajakmempunyai peran yang sangat penting dalam penerimaan negara untuk membiayai berbagai bentuk pengeluaran dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini menggunakan data primer dengan metode survei dengan prosespenguatan, proses tersebut cukup relevan apabila dihubungkan dengan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 2.1.3 Pajak Pengertian Pajak Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Kententuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa: "pajak adalah Q0GdC. ABSTRAK Penelitian ini dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh pemeriksaan pa-jak melalui kepatuhan wajib pajak dan dampaknya terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan badan. Manfaat penelitian ini untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penu-lis, memberi masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega, Kan-tor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying tentang pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak dan efektivitas penerimaan pajak penghasilan badan. Dan manfaat bagi akademisi menjadi referensi dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya. Metode yang digunakan adalah metode path analysis, dan teknik pengumpulan data dengan cara penyebaran kuesioner. Pengolahan data dilakukan dengan metode statis-tik nonparametrik dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil path analysis membuktikan bahwa a Pemeriksaan pajak berpengaruh sig-nifikan sebesar 57,3%. b Pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh tidak signifikan sebesar 68,7% terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan badan. c Pemeriksaan pajak berpengaruh sebesar 9,6% terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan badan melaui kepatuhanwajib pajak. To read the file of this research, you can request a copy directly from the has not been able to resolve any citations for this publication. Yuniati YuniatiLadewi YTaxes are an important factor in the development of a State. Success in financing the development of one of them is supported by the amount of funds obtained through Income Tax, which depends on the effectiveness of the collection itself by the Directorate General of Taxes, through the Tax Office. Therefore, to streamline the implementation of income tax collection, it is necessary to apply Internal Control to Tax Service Office. This study aims to examine the effect of internal control on the effectiveness of income tax revenue. Respondents of this study amounted to 54 employees of tax tax in the Tax Office KPP Pratama Bandung Tegallega tested using a simple linear regression test equipment. Based on data that has been collected and tested shows the more effective internal control consisting of the internal environment, goal setting, event identification, risk assessment, risk response, control activities, information and communication and monitoring / supervision applied in the Tax Office can increase the effectiveness of acceptance income tax. Keywords Internal Control, Effectiveness, income Tax, Revenue, Tax OfficePengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak pada KPP PratamaPadangAndy WijayantoAndy Wijayanto. 2012. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. Skripsi Rahmayeni. 2013. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak pada KPP PratamaPadang. Skripsi Neneng Asyiah. 2013. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Implikasinya terhadap Penerimaan Pajak. SkripsiPengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Efektivitas Penerimaan PajakPrimerdo Rizki YuslamRizki Yuslam Primerdo. 2015. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak. SkripsiPengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak dan Pelayana Fiskus Aparat Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi di Kota BandungPutri Kartika PratiwiKartika Pratiwi Putri. 2015. Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak dan Pelayana Fiskus Aparat Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi di Kota Bandung. TesisKetentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanUndang-UndangUndang-Undang Tahun 2009. Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanKepatuhan Wajib Pajak MemprihatinkanSri MulyaniSri Mulyani, 2017. Kepatuhan Wajib Pajak Memprihatinkan, Melalui 17-sri-mulyani-kep diakses tanggal 6 April 2017 SutiatomoYoyok Sutiatomo. 2017. Ketentuan Pajak, Melaui diakses tanggal 6 April 2017 Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Rajawali Pers Jakarta Riduwan dkkHusein UmarHusein Umar. 2013. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Rajawali Pers Jakarta Riduwan dkk. 2013. Cara Menggunakan dan Memaknai Path Analysis Analisis Jalur. Alfabeta Bandung Yuniati. 2015. Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. SkripsiPengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel InterveningArya Erwin SafitriArya Erwin Safitri. 2010. Pengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. Skripsi VOL. 2 NO. 2 JANUARI -JUNI 2018 e-ISSN 2621-5306 Human resources are a supporting factor for companies to survive in competition. Compensation plays an important role in improving employee performance, one of the main reasons a person works is to make ends meet. Someone will work maximally to get the compensation in accordance with expectations. The compensation policy in addition to rewarding employees for the work performed by employees is also one way to retain potential employees. Based on the variables studied, the research method used in this research is descriptive and associative method. Descriptive research is a study conducted to determine the value of independent variables and does not make the comparison of variables with other variables Descriptive research here aims to obtain a picture of direct compensation, indirect compensation and employee performance at PT Pranata Jaya Abadi. While the method of associative research is research that aims to determine the influence or also the relationship between two variables or more. The results of this study show a multiple linear regression equation as follows Y = + + which can be interpreted as that the variables X1 and X2 are zero 0, then the variable Y will be worth units; if the direct compensation X1 increases by one unit and the other variable is constant, then the Y variable will increase by units, and if the indirect compensation X2 increases by one unit and the other variable is constant, then the Y variable will increase by units. The conclusion of this study obtained the value of determination coefficient of or the value of which indicates the meaning that direct compensation X1 and indirect compensation X2 gives simultaneous effect of on employee performance Y . While the rest of influenced by other factors that ignored the author. The value of Adjusted R2 or the value of indicating the meaning that, if there are other independent variables to be included, direct and indirect compensation variables, remain to have an effect of Against employee performance. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free VOL. 2 NO. 2 JANUARI - JUNI 2018 e-ISSN 2621-5306 VOL. III NO. 1 JANUARI - JUNI 2018 p-ISSN 2541-5255 115 J u r n a l I l m i a h M a n a j e m e n E k o n o m i d a n A k u n t a n s i PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PA-JAK DAN DAMPAKNYA TERHADAP EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN Neng Siti Rohmatul Wahda Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Bandung, Indonesia Agus Bagianto Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Bandung, Indonesia agusbagianto Yuniati Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Bandung, Indonesia yuniati ABSTRAK Penelitian ini dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh pemeriksaan pa-jak melalui kepatuhan wajib pajak dan dampaknya terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan badan. Manfaat penelitian ini untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penu-lis, memberi masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega, Kan-tor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying tentang pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak dan efektivitas penerimaan pajak penghasilan badan. Dan manfaat bagi akademisi menjadi referensi dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya. Metode yang digunakan adalah metode path analysis, dan teknik pengumpulan data dengan cara penyebaran kuesioner. Pengolahan data dilakukan dengan metode statis-tik nonparametrik dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil path analysis membuktikan bahwa a Pemeriksaan pajak berpengaruh sig-nifikan sebesar 57,3%. b Pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh tidak signifikan sebesar 68,7% terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan badan. c Pemeriksaan pajak berpengaruh sebesar 9,6% terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan badan melaui kepatuhanwajib pajak. Kata Kunci Pemeriksaan pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. VOL. 2 NO. 2 JANUARI - JUNI 2018 e-ISSN 2621-5306 VOL. III NO. 1 JANUARI - JUNI 2018 p-ISSN 2541-5255 116 J u r n a l I l m i a h M a n a j e m e n E k o n o m i d a n A k u n t a n s i ABSTRACT INFLUENCE OF TAX EXAMINATIOSON COMPULSORY OF TAXPAYER AND INPACTON EFFECTIVENESS OF INCOME TAX INCOME This research is conducted to see how big the influence of tax audit through taxpayer compliance and its impact to effectiveness of income tax of body. The benefit of this research is to increase knowledge for writer, give input to Tax Office Pratama Ban-dung Tegallega, Primary Tax Service Office Majalaya, and Tax Office Pratama Cibeunying about tax examination, taxpayer compliance and effectiveness of corporate income tax. And the benefits for academics to be a reference in doing further research. The method used is the method of path analysis, and data collection techniques by means of distributing questionnaires. Data processing was done by nonparametric statistic method by using multiple regression analysis. Result of path analysis proves that a Tax examination have significant effect 57,3%. b Tax audit and taxpayer compliance has an insignificant effect of on the effectiveness of corporate income tax. c Tax audits have an effect of on the effectiveness of corporate income tax returns through taxpayer compliance. Keywords Tax audit, Taxpayer Compliance, Effectiveness of Income Tax Income Agency. PENDAHULUAN Penerimaan pajak di Indonesia masih kecil sekali, masih banyak ruang yang bisa efisien untuk menambah APBN. Dibawah kepemimpinan Presi-den Jokowi harus ada rekor penerimaan pajak tiap tahunnya. Presiden Jokowi ya-kin hal itu bisa tercapai, apalagi pem-bayaran pajak telah ditunjang dengan sistem online. Dengan rasio dan tax rasio di Indonesia masih 11%, jadi masih ada ruang dinaikkan baik pribadi, PPn badan ruang itu yang ingin dikerjakan dan perlu diekstensifikasi. Untuk diketahui, Direktorat Jenderal Pajak DJP Kemen-trian keuangan telah mengumpulkan penerimaan pajak lebih dari Rp. triliun hingga 25 Desember 2015. Pen-capaian tersebut merupakan prestasi bagi Ditjen Pajak karena berhasil mencetak rekor pertama kali dalam sejarah Indone-sia. Pemerintah sendiri sebenarnya me-matok target penerimaan pajak tahun 2016 Rp. triliun. Penerimaan pa-jak yang tembus lebih dari Rp. tri-liun berasal dari sumber pungutan baik Pajak Penghasilan PPh, Pajak Penjualan PPn, Pajak pertambahan VOL. 2 NO. 2 JANUARI - JUNI 2018 e-ISSN 2621-5306 VOL. III NO. 1 JANUARI - JUNI 2018 p-ISSN 2541-5255 117 J u r n a l I l m i a h M a n a j e m e n E k o n o m i d a n A k u n t a n s i Nilai PPN, dan lainnya. Jokowi, 2016. Pemerintah menyadari kondisi ekonomi yang begitu baik akan berdam-pak pada penerimaan pajak. Oleh karena itu, perlu sejumlah strategi khusus untuk mengamankan penerimaan negara. Da-lam mengamankan penerimaan rutin be-rarti seluruh kepala kantor harus melihat apa yang pernah dan sudah pernah diterima dari tahun sebelumnya, dari wajib pajak yang sudah dikenal itu ha-rusnya kalaupun ada koreksi, dia koreksi yang dipertanggungjawabkan. Perlu usaha ekstra untuk mengamankan pen-erimaan pajak. Oleh karena itu, perlu adanya pemetaan terhadap penerimaan rutin pajak. Sri Mulyani, 2016. Dibawah ini adalah data tentang target dan realisasi penerimaan negara dari sektor Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Bandung Tegallega dan KPP Pratama Majalaya. Grafik 1 Target dan Realisasi Penerimaan Negara dari Sektor PPh Badan KPP Pratama Bandung Tegallega Tahun 2011 s/d 2015 Milyar Rupiah Sumber KPP Pratama Bandung Tegallega, data diolah, 2017 Berdasarkan data di atas pen-erimaan Pajak Penghasilan Badan setiap tahun fluktuatif. Tahun 2011 realisasi penerimaan PPh sebesar 48,0%, tahun 2012 sebesar 119,6%, tahun 2013 sebe-sar 235,5%, tahun 2014 sebesar 51,9% dan tahun 2015 sebesar 98,1%. Jadi real-isasi penerimaan PPh Badan di KPP Pratama Tegallega dalam 5 tahun tera-khir hanya tercapai pada tahun 2012 dan tahun 2013, sedangkan tahun 2011, 2014, dan tahun 2015 realisasi pen-erimaan PPh Badan tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Grafik 2 Target dan Realisasi Penerimaan Negara dari Sektor PPh Badan KPP Pratama Majalaya Tahun 2011 s/d 2015 Milyar Rupiah Sumber KPP Pratama Majalaya, data diolah, 2017 Berdasarkan data di atas pen-erimaan Pajak Penghasilan Badan setiap tahun fluktuatif. Tahun 2011 realisasi penerimaan PPh Badan sebesar 52,1%, 51,324,623,728,334,080,280,441,783,481,9050,000,000,000100,000,000,000TargetTargetTargetTargetTarget2011 2012 2013 2014 2015KPP Pratama Tegallega16,98,811,010,313,915,519,119,431,035,3010,000,000,00020,000,000,00030,000,000,00040,000,000,000TargetTargetTargetTargetTarget2011 2012 2013 2014 2015 VOL. 2 NO. 2 JANUARI - JUNI 2018 e-ISSN 2621-5306 VOL. III NO. 1 JANUARI - JUNI 2018 p-ISSN 2541-5255 118 J u r n a l I l m i a h M a n a j e m e n E k o n o m i d a n A k u n t a n s i tahun 2012 sebesar 93,7%, tahun 2013 sebesar 111,7%, tahun 2014 sebesar 101,9% dan tahun 2015 sebesar 113,6%. Jadi realisasi penerimaan PPh Badan di KPP Pratama Majalaya dalam 5 tahun terakhir tercapai pada tahun 2013, 2014 dan tahun 2015, sedangkan tahun 2011 dan tahun 2012 realisasi penerimaan PPh Badan tidak tercapai sesuai dengan tar-get yang telah ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak merupa-kan persoalan laten dan aktual yang sejak dulu ada di bidang perpajakan di Indone-sia, wajib pajak yang tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak, yang pada akhirnya tin-dakan tersebut akan menyebabkan pen-erimaan pajak negara akan berkurang. Di bawah ini terdapat beberapa kasus mengenai kepatuhan wajib pajak badan diantaranya sebagai berikut Tabel 1 Rekapitulasi Kasus Kepatuhan Wajib Pajak yang Berkaitan dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan tahun 2017 Kanwil DJP Sumatera Utara, untuk mengamankan penerimaan pajak akan fokus kepada tindakan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, penagihan aktif, sampai penyanderaan. KPP Pratama Cibeunying, menyita tanah milik PT. PDAP yang berlokasi di Subang Jawa Barat akibat tunggakan pajak yang tidak dilunasi sebesar juta. KPP Pratama Cibeuying, menyita satu unit mobil milik PT. DMS di Bandung yang tidak melunasi tung-gakan pajak sebesar juta. KPP Pratama Palembang Ilir Timur, melakukan penyitaan aset berupa 2 buah kendaraan bermotor milik WP Badan Usaha dengan sisa tunggakan pajak sebesar Milyar KPP Pratama Gorontalo, melakukan penyanderaan gijzeling terhadap dua orang penanggung pajak dari PT. UA dan CV U, Kedua perusahaan yang ber-gerak di bidang konstruksi perkantoran serta pengembangan perumahan ini mempunyai utang pajak sebesar Rp. Sumber Dokumentasi Penulis, 2017 Dari tabel 1 di atas, menunjukan masih adanya kasus yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak yang terjadi pada tahun 2017. Kanwil DJP Jawa Barat I telah melakukan pendekatan kepada Wajib Pajak agar memenuhi Kewajiban Pajak-nya, namun hingga batas waktu yang te-lah ditentukan wajib pajak belum juga melunasi tunggakan pajaknya, pihak Kanwil DJP Jawa Barat I akan bertindak tegas terhadap para penunggak pajak yang berada di wilayahnya. Tindakan ini merupakan komitmen DJP untuk mem-buat masyarakat patuh membayar pajak. VOL. 2 NO. 2 JANUARI - JUNI 2018 e-ISSN 2621-5306 VOL. III NO. 1 JANUARI - JUNI 2018 p-ISSN 2541-5255 119 J u r n a l I l m i a h M a n a j e m e n E k o n o m i d a n A k u n t a n s i Kepatuhan membayar pajak akan mem-berikan kontribusi yang sangat besar ter-hadap penerimaan negara. Yoyok Sa-tiotomo, 2017. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di-mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya Safri Nurmantu, Siti Kurnia Rahayu, 2010138 . Dibawah ini adalah data tentang refleksi tingkat kepatuhan wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bandung Te-gallega dan KPP Pratama Majalaya. Grafik 3 Tingkat Refleksi Kepatuhan Wajib Pajak Badan KPP Pratama Bandung Tegallega Tahun 2011 s/d 2015 Dalam Ribuan Sumber KPP Pratama Bandung Tegallega, data diolah, 2017 Berdasarkan data di atas tingkat refleksi tingkat kepatuhan wajib pajak badan setiap tahun fluktuatif. Tahun 2011 tingkat refleksi kepatuhan wajib pajak badan sebesar 34,7%, tahun 2012 sebesar 33,7%, tahun 2013 sebesar 32,5%, tahun 2014 sebesar 29,1% dan ta-hun 2015 sebesar 35,1%. Jadi tingkat re-fleksi kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Tegallega dengan presen-tasi tertinggi yaitu di tahun 2015 dan ta-hun 2011. Grafik 4 Tingkat Refleksi Kepatuhan Wajib Pajak Badan KPP Pratama Majalaya Tahun 2011 s/d 2015 Dalam Ribuan Sumber KPP Pratama Bandung Majalaya, data diolah, 2017 Berdasarkan data di atas tingkat refleksi tingkat kepatuhan wajib pajak badan setiap tahun fluktuatif. Tahun 2011 tingkat refleksi kepatuhan wajib pajak badan sebesar 72,5%, tahun 2012 sebesar 45,3%, tahun 2013 sebesar 40,4%, tahun 2014 sebesar 53,9% dan ta-hun 2015 sebesar 50,5%. Jadi tingkat re-fleksi kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Majalaya dengan presen-tasi tertinggi yaitu di tahun 2011 dan ta-hun 2014. 5,765 2,001 6,627 2,239 7,125 2,318 7,542 2,195 8,023 2,819 0200040006000800010000WP Badan…WP Badan LaporWP Badan…WP Badan LaporWP Badan…WP Badan LaporWP Badan…WP Badan LaporWP Badan…WP Badan Lapor2011 2012 2013 2014 20151,942 1,409 3,182 1,443 3,383 1,370 3,519 1,897 3,782 1,911 01000200030004000WP…WP…WP…WP…WP…WP…WP…WP…WP…WP…2011 2012 2013 2014 2015 VOL. 2 NO. 2 JANUARI - JUNI 2018 e-ISSN 2621-5306 VOL. III NO. 1 JANUARI - JUNI 2018 p-ISSN 2541-5255 120 J u r n a l I l m i a h M a n a j e m e n E k o n o m i d a n A k u n t a n s i Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 angka 25 se-bagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Tahun 2009 bahwa pemeriksaan pajak adalah “Pemeriksaan pajak adalah se-rangkaian kegiatan menghimpun dana, mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemeriksaan yang dilakukan bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpa-jakannya, sehingga dari hasil pemerik-saan akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak, bagi wajib pajak yang ting-kat kepatuhannya rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan ter-hadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjut-nya menjadi lebih baik. Dibawah ini adalah data wajib Pajak Badan yang diperiksa di KPP Pratama Bandung Tegallega, KPP Pratama Majalaya dan KPP Pratama Bandung Cibeunying. Grafik 5 Wajib Pajak Badan yang Diperiksa KPP Pratama Bandung Tegallega Tahun 2011 s/d 2015 Dalam Ribuan Sumber KPP Pratama Tegallega data diolah, 2017 Berdasarkan data di atas jumlah wajib pajak badan yang diperiksa setiap tahun fluktuatif. Tahun 2011 jumlah wajib pajak badan yang diperiksa sebe-sar 1,26%, tahun 2012 sebesar 1,35%, ta-hun 2013 sebesar 1,48%, tahun 2014 sebesar 1,44% dan tahun 2015 sebesar 1,37%. Jadi jumlah wajib pajak badan yang diperiksa di KPP Pratama Bandung Tegallega dengan presentasi tertinggi yaitu di tahun 2013 dan tahun 2014. Gambar 6 Wajib Pajak Badan yang Diperiksa KPP Pratama Bandung Tegallega Tahun 2011 s/d 2015 Dalam Ribuan Sumber KPP Pratama Majalaya data diolah, 2017 5,765 73 6,627 90 7,125 106 7,542 109 8,023 110 010000WP…WP…WP…WP…WP…WP…WP…WP…WP…WP…2011 2012 2013 2014 2015KPP Pratama Bandung 1,942 27 3,182 28 3,383 79 3,519 87 3,782 68 05000WP Badan TerdaftarWP Badan DiperiksaWP Badan TerdaftarWP Badan DiperiksaWP Badan TerdaftarWP Badan DiperiksaWP Badan TerdaftarWP Badan DiperiksaWP Badan TerdaftarWP Badan Diperiksa2011 2012 2013 2014 2015 VOL. 2 NO. 2 JANUARI - JUNI 2018 e-ISSN 2621-5306 VOL. III NO. 1 JANUARI - JUNI 2018 p-ISSN 2541-5255 121 J u r n a l I l m i a h M a n a j e m e n E k o n o m i d a n A k u n t a n s i Berdasarkan data di atas jumlah wajib pajak badan yang diperiksa setiap tahun fluktuatif. Tahun 2011 jumlah wajib pajak badan yang diperiksa sebe-sar 1,39%, tahun 2012 sebesar 0,87%, ta-hun 2013 sebesar 2,33%, tahun 2014 sebesar 2,47% dan tahun 2015 sebesar 1,79%. Jadi jumlah wajib pajak badan yang diperiksa di KPP Pratama Bandung Majalaya dengan presentasi tertinggi yaitu di tahun 2013 dan tahun 2014. Penelitian sejenis telah dilakukan oleh Arya Erwin Safitri 2010, dengan judul Pengaruh Jumlah Pemeriksaan Pa-jak dan Sanksi Perpajakan terhadap Pen-erimaan Pajak Penghasilan dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening dengan hasil bahwa jumlah pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan, Andy Wijiayanto 2012 dengan judul Pengaruh Pemeriksaan Pa-jak terhadap Penerimaan Pajak dengan hasil bahwa pemeriksaan pajak ber-pengaruh signifikan terhadap pen-erimaan pajak, Rahma Yeni 2013 dengan judul Pengaruh Tingkat Kepatu-han wajib Pajak Badan terhadap Pening-katan Penerimaan Pajak yang Dimod-erasi oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Padang dengan hasil bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan ber-pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak, Neneng Aisyah 2013 dengan judul Pengaruh Pemerik-saan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Implikasinya terhadap Pen-erimaan Pajak dengan hasil bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, Rizki Yuslam Primerdo 2015 dengan judul Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Pengaruh Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak dengan hasil bahwa pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh terhadap efektivitas pen-erimaan pajak. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatu-han Wajib Pajak dan Dampaknya Terhadap Efektivitas Penerimaan Pa-jak Penghasilan Badan”. Survey di 3 KPP Pratama di Bandung. Identifikasi Masalah Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah 1. Seberapa besar pengaruh pemerik-saan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. VOL. 2 NO. 2 JANUARI - JUNI 2018 e-ISSN 2621-5306 VOL. III NO. 1 JANUARI - JUNI 2018 p-ISSN 2541-5255 122 J u r n a l I l m i a h M a n a j e m e n E k o n o m i d a n A k u n t a n s i 2. Seberapa besar pengaruh pemerik-saan pajak dan kepatuhan wajib pa-jak terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan badan. 3. Seberapa besar pengaruh pemerik-saan pajak melalui kepatuhan wajib pajak terhadap efektivitas pen-erimaan pajak penghasilan badan. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN Definisi Pemeriksaan Pajak Pengertian pemeriksaan pajak menurut Pasal 1 angka 25 Undang-un-dang momor 6 Tahun 1983 tantang Ke-tentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indo-nesia Nomor 16 tahun 2009 adalah “Pemeriksaan pajak adalah se-rangkaiana kegiatan menghim-pun dana, mengolah data, ket-erangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan un-tuk menguji kepatuhanpemenu-han kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain da-lam rangka melaksanakan ke-tentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Pengertian pemeriksaan pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/ tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “Pemeriksaan adalah se-rangkaian kegiatan menghim-pun dan mengolah data, ket-erangan, dan / atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan un-tuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpa-jakan dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan pera-turan perundang – undangan perpajakan”. Pemeriksaan pajak adalah se-rangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpa-jakan dan/atau untuk tujuan lain da-lamrangka melaksanakan ketentuan pe-rundang-undangan perpajakan Abdul Halim, dkk 2016 35. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerik-saan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dana, mengolah data atau keterangan lainnya yang digunakan un-tuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk melaksanakan ketentuan perundang – VOL. 2 NO. 2 JANUARI - JUNI 2018 e-ISSN 2621-5306 VOL. III NO. 1 JANUARI - JUNI 2018 p-ISSN 2541-5255 123 J u r n a l I l m i a h M a n a j e m e n E k o n o m i d a n A k u n t a n s i undangan perpajakan Abdul Halim2016. Dimensi dan Indikator Pemeriksaan Pajak Siti Kurnia Rahayu, 2010 286 indikator dari pemeriksaan pajak adalah 1. Persiapan Pemeriksaan Persiapan pemeriksaan adalah se-rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pememeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemerik-saan dan meliputi kegiatan sebagai berikut a. Mempelajari berkas wajib pajak atau berkas data b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pa-jak c. Mengidentifikas masalah d. Melakukan pengenalan lo-kasi wajib pajak e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan f. Menyusun program pemeriksaan g. Menentukan buku – buku dan dokumen yang akan dipinjam h. Menyediakan sarana pemeriksaan 2. Pelaksanaan Pemeriksaan Pelaksanaan pemeriksaan adalah se-rangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi a. Memeriksa di tempat Wajib Pajak b. Melakukan Penilaian atas sistem pengendalian Internal c. Memutahirkan ruang ling-kup dan program pemerik-saan d. Melakukan pemeriksaan atas buku – buku, catatan – cata-tan dan dokumen – dokumen e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak g. Melakukan sidang penutup closing conference 3. Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan pemeriksaan pajak adalah laporan yang dibuat oleh pemeriksa pada akhir laporan pemeriksaan pelaksanaan yang merupakan ikhtisar dan penuangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sistematika penyusunan laporan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut a. Umum b. Pelaksanaan pemeriksaan c. Hasil Pemeriksaan d. Kesimpulan dan usul pemeriksaan Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Safri nurmantu yang dikutip dari Siti kurnia Rahayu 2010138 mengatakan bahwa kepatu- VOL. 2 NO. 2 JANUARI - JUNI 2018 e-ISSN 2621-5306 VOL. III NO. 1 JANUARI - JUNI 2018 p-ISSN 2541-5255 124 J u r n a l I l m i a h M a n a j e m e n E k o n o m i d a n A k u n t a n s i han perpajakan dapat didefinisikan se-bagai suatu kedaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan mekasanakan hak perpajakan. Kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan oleh Norman d. Nowark dalam Siti Kurnia Rahayu 2013 138 sebagai “Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpa-jakan, tercermin dalam situasi dimana 1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. 2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas 3. Menghitung jumlah pajak yang teru-tang dengan benar 4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Kepatuhan wajib pajak merupa-kan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak da-lam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan, dewasa ini yang diharap-kan di dalam pemenuhannya diberikan sukarela. Kepatuhan wajib Pajak men-jadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem Self Asessment dimana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya, dengan tujuan pada pen-erimaan pajak yang optimal. Widi Widodo 2010 Dimensi Kepatuhan Wajib Pajak Kepatuhan Formal Widi Widodo 2010 138 bahwa yang dapat diidentifikasi sebagai kewajiban wajib pajak dalam perpajakan adalah hal-hal berikut dimana dapat diteliti sebagai dimensi kepatuhan for-mal Dalam Undang-Undang Ta-hun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 ta-hun 2009, bahwa dimensi kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut 1. Pasal 2 ayat 1 perihal pendafta-ran dan pengukuhan ”Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ke-tentuan peraturan perundang – undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak”. 2. Pasal 2 ayat 2 perihal pendafta-ran dan pengukuhan “Setiap Wajib Pajak sebagai pen-gusaha yang dikenai pajak ber-dasarkan Undang – Undang Pa-jak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib pajak melaporkaPn usahanya pada VOL. 2 NO. 2 JANUARI - JUNI 2018 e-ISSN 2621-5306 VOL. III NO. 1 JANUARI - JUNI 2018 p-ISSN 2541-5255 125 J u r n a l I l m i a h M a n a j e m e n E k o n o m i d a n A k u n t a n s i Kantor Direktorat Denderal Pa-jak yang wilayah kerjanya meli-puti tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tem-pat kegiatan uasaha dalakukan untuk dikukuhkan menjadi Pen-gusaha Kena Pajak”. 3. Pasal 3 ayat 1 perihal Kewajiban menyampaikan SPT “Setiap wajib pajak wajib nengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandat-anagi serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ”. 4. Pasal 3 ayat 3 perihal Batas Waktu Penyampaian SPT Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak adalah a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 dua puluh hari setelah akhir masa pajak b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang pribadi,paling lama 3 tiga bulan setelah akhir tahun pa-jak; atau c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 empat bulan setelah akhir tahun pajak. 5. Pasal 9 ayat 1 perihal pem-bayaran dan penyetoran pajak “Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang teru-tang untuk suatu saat atau Masa pajak bagi masing – masing jenis pajak, paling lama 15 lima belas hari setelah saat teru-tangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak “. Kepatuhan Material Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive atau hakekatnya me-menuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan dan jiwa Undang- Undang perpajakan. Siti Kurnia Rahayu, 2013138 Menurut Widi Widodo 2010 70 yang dapat diidentifikasi dari kepatu-han material antara lain 1 Kesesuaian jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar dengan perhi-tungan sebenarnya Berdasarkan Undang – Undang Tahun 2009 tentang KUP pada pasal 12 ayat 1 meyebutkan bahwa setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan perpajakan, dengan tidak menggan-tungkan pada adanya surat ketetapan pajak. 2 Penghargaan terhadap independensi akuntan publik / konsultan pajak Wajib Pajak berhak menggunakan jasa akuntan publik atau konsultan pajak untuk membantu melakukan kewajiban pajaknya. Dalam kaitan jasa yang diberikan akuntan publik / konsultan pajak tersebut, wajib pa-jak yang memenuhi ketentuan kapa-tuhan material, harus menghargai prinsip independensi sebagai dasar VOL. 2 NO. 2 JANUARI - JUNI 2018 e-ISSN 2621-5306 VOL. III NO. 1 JANUARI - JUNI 2018 p-ISSN 2541-5255 126 J u r n a l I l m i a h M a n a j e m e n E k o n o m i d a n A k u n t a n s i pemberian jasa mereka. Dalam konteks ini, Wajib Pajak tidak be-rusaha untuk mempengaruhi akuntan publik / konsultan pajak agar bertindak sesuai dengan keingi-nan mereka. 3 Besar / Kecilnya jumlah tunggakan pajak Undang-Undang Tahun 2009 tentang KUP pada pasal 20 ayat 1 menyebutkan bahwa atas jumlah pa-jak yang masih harus dibayar yang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,Serta Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Kepu-tusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar ber-tambah, yang tidak dibayar oleh pe-nanggung pajak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimak-sud dalam pasal 9 ayat 3 atau ayat 3 a dilaksanakan penagihan dengan Surat Paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penerimaan Pajak Menurut Dearmando 2012 yang dikutip dalam penelitian Yuniati 2015, bahwa penerimaan Pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari Pa-jak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional. Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan Negara yang berasal dari Pajak Penghasilan. Menurut Tw Silalahi 2014, penerimaan Pajak merupakan slah satu sumber utama penerimaan negara disamping pen-erimaan bukan Pajak seperti migas dan non migas. Menurut Siimettablebh 2010, penerimaan Pajak dapat di-artikan sebagai penerimaan pemerintah yang dalam arti seluas-luasnya adalah mulai dari penerimaan dalam dan luar negeri, penerimaan Pajak dianggap se-bagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan Negara, karena Pajak meru-pakan sumber penerimaan yang sangat penting potensinya. Menurut Ardiyansarutobi 2010 yang dikutip dalam penelitian Yuniati 2015, penerimaan Pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari Pajak dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Inter-nasional. Pajak dalam negeri terdiri atas Pajak Penghasilan PPh, Pajak Per-tambahan Nilai Barang dan Jasa PPn dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah PPnBM, Pajak Bumi Dan Bangunan PBB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB, dan pajak lainnya. Untuk Pajak perdagangan Internasional terdiri atas bea masuk dan pajak / pungu-tan ekspor. Dari uraian di atas dapat disimpul-kan penerimaan Pajak adalah semua pen-erimaan Negara yang terdiri dari Pajak dalam Negeri yang berasal dari Pajak Penghasilan, dan Pajak Perdagangan In-ternasional, Dearmando 2012, Tw Si-lalahi 2014, Siimettableh 2010. Efekivitas Penerimaan Pajak Pengha-silan Adapun cara menilai efektivitas terhadap penerimaan Pajak Penghasilan mengacu pada pasal 7 Undang-Undang Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Ta-hun 2007 tentang PPh yaitu cara melihat 1 Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan VOL. 2 NO. 2 JANUARI - JUNI 2018 e-ISSN 2621-5306 VOL. III NO. 1 JANUARI - JUNI 2018 p-ISSN 2541-5255 127 J u r n a l I l m i a h M a n a j e m e n E k o n o m i d a n A k u n t a n s i 2 Penerapan sanksi pajak pengha-silan 3 Target penerimaan Pajak Penghasilan Menurut pasal 29 1 Undang-Undang Tahun 2009 tentang peru-bahan keempat atas Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah sebagai berikut “Direktorat Jenderal Pajak ber-wenang melakukan peeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain da-lam rangka melaksanakan ke-tentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Menurut Sasmita 2013 yang dikutip dalam penelitian Yuniati 2015, strategi pengamanan penerimaan pajak dibagi dalam tiga bidang, yaitu bidang kebijakan, kepatuhan, dan kegiatan pen-dukung. Dalam kebijakan Ditjen Pajak menetapkan langkah seperti rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peraturan Pajak Penghasilan Final. Da-lam bidang kegiatan pendukung ditetap-kan empat strategi, yaitu pengembangan kapasitas SDM terutama pada account representayive dan pemeriksa pajak, penambahan sumber daya manusia SDM secara bertahap, pengalokasian SDM yang lebih tepat sesuai dengan po-tensi dan kopetensi, menyiapkan kelengkapan operasional dan logistik un-tuk mendukung kebijakan di bidang perpajakan, serta pengembangan kapasi-tas SDM terutama pada account repre-sentative dan pemeriksa pajak. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ/2014, terdapat rencana strategis Direktorat Jen-deral Pajak Tahun 2012-2014, salah satu penjabaran misi yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak dalam men-capai visi untuk menghimpun pen-erimaan Negara secara optimal adalah peningkatan efektivitas pengawasan. Oleh karena itu efektivitas pemeriksaan menjadi sasaran strategis yang harus di-capaioleh Direktorat Jenderal Pajak. Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas pen-erimaan pajak tidak dapat diukur melalui angka-angka terinci, tetapi efektivitas penerimaan pajak dapat diukur melalui besaran yang sifatnya kualitatif yaitu pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang bisa dinilai dengan cara melihat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan, penerapan sanksi Pajak Penghasilan, target pen-erimaan Pajak Penghasilan, UU Tahun 2009, Sasmita 2013, Surat Edaran Direktur Jendera l Pajak SE-15/PJ/2014. VOL. 2 NO. 2 JANUARI - JUNI 2018 e-ISSN 2621-5306 VOL. III NO. 1 JANUARI - JUNI 2018 p-ISSN 2541-5255 128 J u r n a l I l m i a h M a n a j e m e n E k o n o m i d a n A k u n t a n s i Definisi Pajak Penghasilan Badan Pada pasal 1 UU Pajak Penghasi-lan Nomor 36 tahun 2008, Pajak Pengha-silan adalah Pajak terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau di-perolehnya dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan Badan PPh Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan seperti yang dimaksud dalam UU KUP No. 16 Tahun 2009 1. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. 2. Wajib Pajak Badan Luar Negeri, yaitu badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, dan atau badan yang tidak didirikan dan tidak ber-tempat kedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia Gambar 1 Bagan Kerangka Pemikiran PEMERIKSAAN PAJAK X 1 Persiapan pemeriksaan 2 Pelaksanaan pemeriksaan 3 Laporan Hasil Pemeriksaan UU KUP Tahun 2009, Siti Kurnia Ra-hayu 2010 EFEKTIVITAS PENERIMAAN PA-JAK PENGHASILAN Z 1 Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakna pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan 2 Penerapan sanksi pajak penghasilan 3 Target penerimaan pajak penghasilan UU Tahun 2009 Yuniati, 2017 Kepatuhan Wajib Pajak Y 1. Kepatuhan Formal 2. Kepatuhan Material UU KUP Tahun 2009,Widi Widodo 2011, Kartika Pratiwi Putri tahun 2015 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya terhadap Efek-tivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan KPP Pratama Bandung Tegallega  Realisasi penerimaan PPh Badan tidak tercapai pada tahun 2011, 2014 dan tahun 2015  Tingkat kepatuhan Wajib Pajak pal-ing rendah tahun 2014  WP Badan yang paling banyak di-periksa tahun 2013 KPP Pratama Majalaya  Realisasi penerimaan PPh Badan tidak tercapai pada tahun 2011, dan tahun 2012  Tingkat kepatuhan Wajib Pajak paling rendah tahun 2013  WP Badan yang paling banyak diperiksa tahun 2013 Rekapitulasi Kasus Kepatuahan Wajib Pajak di Indonesia tahun 2017  Tindakan penegakan hukum untuk nengamankan penerimaan pajak oleh Kanwil DJP Sumatera Urata.  Penyitaan aset PT. PDAP dan PT. DMS oleh KPP Pratama Cibeunying karena tidak melunasi tung-gakan pajak  Penyitaan aset milik WP badan usaha oleh KPP Pratama Palembang Ilir Timur  Penyanderaan oleh KPP Pratama Gorontalo ter-hadap menanggung pajak PT. UA dan CV. U, ka-rena utang pajak VOL. 2 NO. 2 JANUARI - JUNI 2018 e-ISSN 2621-5306 VOL. III NO. 1 JANUARI - JUNI 2018 p-ISSN 2541-5255 129 J u r n a l I l m i a h M a n a j e m e n E k o n o m i d a n A k u n t a n s i Gambar 2 Gambar 2 Paradigma Penelitian Hipotesis Penelitian Pengaruh Pemeriksaaan pajak ter-hadap kepatuhan wajib pajak Pemeriksaan pajak adalah se-rangkaian kegiatan meghimpun dana, mengolah data atau keterangan lainnya yang digunakan untuk menguji kepatu-han pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk melaksanakan ketentuan Pe-rundang-Undangan. Variabel pemerik-saan pajak disini memiliki pengaruh ter-hadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Arya Erwin Safitri 2010 H1 Pemeriksaan Pajak berpengaruh ter-hadap Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin baik pemeriksaan pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan PENELITIAN SEBELUMYA Arya Erwin Safitri 2010, Andy Wijiayanto 2012, Rahma Yeni 2013, Neneng Aisyah 2013, Rizki Yuslam Primerdo 2015 . Efektivitas Penerimaan Pa- VOL. 2 NO. 2 JANUARI - JUNI 2018 e-ISSN 2621-5306 VOL. III NO. 1 JANUARI - JUNI 2018 p-ISSN 2541-5255 130 J u r n a l I l m i a h M a n a j e m e n E k o n o m i d a n A k u n t a n s i melaksanakan hak perpajakanya. Varia-bel Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak disini memiliki pengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dil-akukan oleh Neneng Aisyah 2013. H2 Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Efek-tivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Semakin baik pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak akan mening-katkan penerimaan pajak penghasilan badan. Pengaruh Pemeriksaan Pajak melalui Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pajak Penghasilan PPh adalah yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau di-perolehnya dalam satu tahun pajak. Var-iabel pemeriksaan Pajak melalui Kepatu-han Wajib Pajak disini memiliki pengaruh positif terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rizki Yuslam 2015. H3 Pemeriksaan Pajak melalui Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh secara langsung dan tidak langsung ter-hadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Semakin baik pemeriksaan pajak dengan didukung kepatuhan dari wajib pajak akan mening-katkan penerimaan pajak penghasilan badan. Metodologi Penelitian Dalam penelitian ini jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif kuntitatif untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan dampaknya terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Bandung Tegallega, KPP Pratama Majalaya dan KPP Pratama Cibeunying. Menurut Sugiyono 201461, pengertian populasi adalah wilayah gen-eralisasi yang terdiri atas objek / subjek yang mempunyai kualitas dan mempu-nyai karakteristik tertentu yang ditetap-kan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bagian pemeriksaan yang ada di KPP Pratama Bandung Tegallega, KPP Pratama Majalaya, dan KPP Pratama Cibeunying Menurut Sugiyono 201481, pengertian sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. VOL. 2 NO. 2 JANUARI - JUNI 2018 e-ISSN 2621-5306 VOL. III NO. 1 JANUARI - JUNI 2018 p-ISSN 2541-5255 131 J u r n a l I l m i a h M a n a j e m e n E k o n o m i d a n A k u n t a n s i Dari uraian di atas, sampel yang digunakan adalah seluruh bagian pemeriksaan pajak yang ada di KPP Pratama Bandung Terallega, KPP Pratama Majalaya dan KPP Pratama Cibeunying dengan jumlah bagian pemeriksaan berjumlah 30 orang. Uji Analisis Jalur Path Analysis Menurut Menurut Riduwan 2013 1, pengertian path analysis yang diartikan oleh Bohrnstedt 1974 da-lamKusnaedi, 20051 bahwa “a tech-nique for estimating the effect’s a set of independent variables has on dependent variable froma set of observed correla-tions,given a set of hypothesized causal asymertic relation among the varia-bles”. Sedangkan tujuan utama path analysis adalah “a method of measuring the direct influence along each separate path in such a system and thus of finding the degree to which variation of a given effect is determined by each particular cause. The method depend on the combi-nation of the knowledge of the degree of correlation among the variable in a sys-tem with such knowledge as may pos-sessed of the causal relations Maruyama,199816. Jadi, path analysis dapat digunakan untuk menganalisis pola hub-ungan antar variabel dengan tujuan un-tuk mengetahui pengaruh langsung mau-pun tidak langsung seperangkat variabel bebas eksogen terhadap variabel teri-kan endogen. Kerangka Hubungan Kausal Empiris Model Path Analysis Uji Path Analysis model 1 Pengujian secara Individual Pemerik-saan Pajak X terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Y Hipotesis penelitian yang diuji dirumus-kan dalam bentuk hipotesis statistik sebagai berikut Ha pyx > 0 Ho pyx = 0 Dimana Ha Pemeriksaan Pajak berkontribusi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Ho Pemeriksaan Pajak tidak berkontri-busi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kerangka hubungan kausal em-piris X terhadap Y dapat dibuat melalui persamaa struktural Model 1 sebagai berikut Y = pyxX + py e1 Dengan, e 1 =    Keterangan Y = Kepatuhan Wajib Pajak X = Pemeriksaan Pajak Pyx = Standardized Coefficients Beta Variabel X model 1 Py = Variabel sisa e 1 = Penyimpangan model 2 Ryx = R square model 1 Dari persamaan di atas diperoleh diagram model 1 sebagai berikut Gambar 3 Bentuk Diagram Model 1 e 1 pyx Kepatuhan Wajib Pajak Y VOL. 2 NO. 2 JANUARI - JUNI 2018 e-ISSN 2621-5306 VOL. III NO. 1 JANUARI - JUNI 2018 p-ISSN 2541-5255 132 J u r n a l I l m i a h M a n a j e m e n E k o n o m i d a n A k u n t a n s i Uji Path Analysis model 2 Pengujian secara Individual Kepatu-han Wajib Pajak Y terhadap Efek-tivitas Penerimaan PPh Badan Y Hipotesis penelitian yang diuji dirumus-kan dalam bentuk hipotesis statistik sebagai berikut Ha pzy > 0 Ho pzy = 0 Dimana Ha Kepatuhan Wajib Pajak berkontri-busi terhadap Efektivitas Penerimaan PPh Badan Ho Kepatuhan Wajib Pajak tidak berkontribusi terhadap Efektivitas Penerimaan PPh Badan Kerangka hubungan kausal em-piris X, dan Y terhadap Z dapat dibuat melalui persamaa struktural Model 1 se-bagai berikut Z = pZXX +pzy Y + pz e2 Dengan, e 2 =    Keterangan Z = Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan X = Pemeriksaan Pajak Pzx = Standardized Coefficients Beta variabel X model 2 Pzy = Standardized Coefficients Beta variabel Y model 2 Pz = Variabel sisa e 2 = Penyimpangan model 2 Ryx = R square model 2 Dari persamaan di atas diperoleh diagram model 1 sebagai berikut Gambar 4 Model Jalur 2 e1 e2 pyx pzy HASIL PENELITIAN DAN PEMBA-HASAN Uji Analisis Jalur Path Analysis Uji analisis jalur dalam penelitian ini megnggunakan alat bantu SPSS 23, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Uji Path Analysis model I Berikut ini adalah tabel yang menunjukan hasil dari pengujian varia-bel Pemeriksaan Pajak X terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Y Tabel 2 Coefficient Model 1 Sub-Struktur 1 VOL. 2 NO. 2 JANUARI - JUNI 2018 e-ISSN 2621-5306 VOL. III NO. 1 JANUARI - JUNI 2018 p-ISSN 2541-5255 133 J u r n a l I l m i a h M a n a j e m e n E k o n o m i d a n A k u n t a n s i Sumber Hasil SPSS 23 yang sudah diolah Unstand-ardized Coeffi-cients Standardized Co-effi-cients a. Dependent Variable KEPATU-HAN WAJIB PAJAK VOL. 2 NO. 2 JANUARI - JUNI 2018 e-ISSN 2621-5306 VOL. III NO. 1 JANUARI - JUNI 2018 p-ISSN 2541-5255 134 J u r n a l I l m i a h M a n a j e m e n E k o n o m i d a n A k u n t a n s i Berdasarkan tabel 2 di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel Pemeriksaan Pajak X=0,000 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disim-pulkan bahwa Regresi Model I, yaitu Variabel Pemeriksaan Pajak X ber-pengaruh signifikan terhadap Kepatu-han Wajib Pajak. Kerangka kausal hubungan empiris X terhadap Y me-lalui persamaan sebagai berikut Y = pyxX + py e1 Y = 0,757 + 0,6534 Dengan e 1 =    e 1 = 0,6534 Tabel 3 Model Summary Model 1 Sub-Struktur 1 Berdasarakan tabel 3 di atas, diketahui bahwa nilai R Square ada-lah sebesar 0,573. Hal ini menunjukan bahwa pengaruh Pemeriksaan Pajak X terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Y adalah sebesar 57,3%, sementara sisanya 1-57,3 yaitu 42,7% merupa-kan kontribusi dari variabel-variabel lain yang didak diteliti dalam penelitian ini. Sementara itu untuk nilai e1 dapat diketahui yaitu e1=   = 0,6534. Dengan demikian maka diperoleh diagram jalur model 1 struktur 1 yang disajikan dalam gambar sebagai berikut Std. Error of the Estimate Predictors Constant, PEMERIKSAAN PAJAK Sumber Hasil SPSS 23 yang sudah diolah VOL. 2 NO. 2 JANUARI - JUNI 2018 e-ISSN 2621-5306 VOL. III NO. 1 JANUARI - JUNI 2018 p-ISSN 2541-5255 135 J u r n a l I l m i a h M a n a j e m e n E k o n o m i d a n A k u n t a n s i Gambar 5 Diagram Jalur Model I e1 = 0,6534 0,75 Uji Path Analysis model II Berikut ini adalah tabel yang menunjukan hasil dari pengujian var-iabel Pemeriksaan Pajak X dan Kepatuhan Wajib Pajak Y terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Z. Tabel 4 Model Coefiicients Model II Sub-Struktur 2 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients a. Dependent Variable EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN Sumber Hasil SPSS 23 yang sudah diolah Berdasarkan tabel 4 di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel Pemeriksaan Pajak X yaitu X = 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan Kepatuhan Wajib Pajak Y yaitu Y = 0,446 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Regresi Model II yaitu Pemeriksaan Pajak X dan Kepatuhan Wajib Pajak Y berpengaruh tidak signifikan ter-hadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Z. Kerangka kausal hubungan empiris X dan Y ter-hadap Z melalui persamaan sebagai berikut Z = pzxX + pyzY + pZ e2 Z = 0,728 + 0,127 + 0,5674 Dengan pZ e2 =    pZ e2 = 0,5674 Dibawah ini terdapat model summary model II sruktur 2 yang VOL. 2 NO. 2 JANUARI - JUNI 2018 e-ISSN 2621-5306 VOL. III NO. 1 JANUARI - JUNI 2018 p-ISSN 2541-5255 136 J u r n a l I l m i a h M a n a j e m e n E k o n o m i d a n A k u n t a n s i disajikan dalam tabel sebagai berikut Tabel 5 Model Summary Model II Sub-Struktur 2 Std. Error of the Esti-mate a. Predictors Constant, KEPATUHAN WAJIB PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK Sumber Hasil SPSS 23 yang sudah diolah Berdasarkan tabel 5 di atas besarnya nilai R Square adalah sebesar 0,678 hal ini menunjukan bahwa Pemerik-saan Pajak X dan Kepatuhan Wajib Pajak Y Terhadap Efektivitas Pemerimaan Pajak Penghasilan Ba-dan sebesar 68,7% sementara sisanya 1-68,7 yaitu 31,3 % merupakan kontribusi dari variabel variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Se-mentara untuk nilai e2 =    = 0,5674. Dengan demikian maka diperoleh diagram jalur model II struktur 2 yang disajikan dalam gambar sebagai berikut Gambar 6 Model Jalur 2 e1 = 0,6534 e2 = 0,5674 0,757 0,127 0,728 VOL. 2 NO. 2 JANUARI - JUNI 2018 e-ISSN 2621-5306 VOL. III NO. 1 JANUARI - JUNI 2018 p-ISSN 2541-5255 137 J u r n a l I l m i a h M a n a j e m e n E k o n o m i d a n A k u n t a n s i Hasil Uji Hipotesis Hasil Uji Hipotesis menggunakan an-alisis dibantu SPSS 23 sebagai berikut 1. Analisis Pengaruh Pemerik-saan Pajak X terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Y Dari analisis di atas diperoleh nilai signifikansi Pemeriksaan Pajak X sebesar 0,000 0,05. Sehingga dapat disim-pulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh tidak sig-nifikan Kepatuhan Wajib Pa-jak Y terhadap Efektivitas Penerimaan PPh Badan Z. Sebagaimana yang dikemuka-kan oleh Siti Resmi 2013140 yang menyatakan bahwa masalah Kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Karena wajib pajak yang tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyeludupan dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan terse-but akan meyebabkan pen-erimaan pajak negara akan berkurang. 4. Analisis Pengaruh Pemerik-saan Pajak X melalui Kepatuhan Wajib Pajak Y terhadap Efektivitas Pen-erimaan PPh Badan Z Berdasarkan hasil uji analisis di atas, diketahui pengaruh langsung yang diberikan Pemeriksaan Pajak X ter-hadap Efektivitas Penerimaan PPh Badan Z 0,728. Se-dangkan pengaruh tidak lang-sung Pemeriksaan Pajak X melalui Kepatuhan Wajib Pa-jak Y terhadap Efektivitas Penerimaan PPh Badan Z adalah perkalian antara nilai beta X terhadap Y dengan nilai beta Y terhadap Z yaitu 0,757 x 0,127 = 0,096. Maka pengaruh total yang diberikan Pemeriksaan Pajak X ter-hadap Efektivitas Penerimaan VOL. 2 NO. 2 JANUARI - JUNI 2018 e-ISSN 2621-5306 VOL. III NO. 1 JANUARI - JUNI 2018 p-ISSN 2541-5255 139 J u r n a l I l m i a h M a n a j e m e n E k o n o m i d a n A k u n t a n s i PPh Badan Z adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak lang-sung yaitu = 0,728 + 0,096 = 0,824. Berdasarkan hasil perhitungan di atas diketahui bahwa nilai pengaruh lang-sung sebesar 0,728 dan pengaruh tidak langsung 0,096 yang berarti bahwa nilai pengaruh langsung lebih besar dibandingkan pengaruh tidak langsung. Hasil ini menun-jukan secara langsung Pemeriksaan Pajak X mempunyai pengaruh signif-ikan terhadap Efektivitas pen-erimaan Pajak Penghasilan Badan Z tanpa melaui Kepatuhan Wajib Pajak Y. Menurut Erly Suandy 200893 yang dikutip dari Karlina Oktaviani 2017 menjelaskan bahwa tujuan dari pemeriksaan pajak adalah untuk meningkatkan pen-erimaan pajak dan pemerik-saan pajak dapat meningkat-kan kepatuhan tax complete, melalui upaya-upaya pene-gakan hukum law inforce-ment sehingga dapat mening-katkan penerimaan pajak. Oleh karena itu pemeriksaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak berdampak pada efek-tivitas penerimaan pajak penghasilan. Jika pemerik-saan pajak ditingkatkan maka tingkat kepatuhan wajib pajak dan dapat meningkatkan efek-tivitas penerimaan pajak penghasilan badan. KESIMPULAN Berdasarkan pada data yang dik-umpulkan dan pengujian yang dil-akukan, maka dapat diambil kes-impulan sebagai berikut 1. Pemeriksaan Pajak X ber-pengaruh sebesar 57,3% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Y. Jadi semakin baik pemeriksaan maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. 2. Pemeriksaan Pajak X dan Kepatuhan Wajib Pajak Y ber-pengaruh sebesar 68,7% terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Z. Jadi se-makin baik pemeriksaan pajak VOL. 2 NO. 2 JANUARI - JUNI 2018 e-ISSN 2621-5306 VOL. III NO. 1 JANUARI - JUNI 2018 p-ISSN 2541-5255 140 J u r n a l I l m i a h M a n a j e m e n E k o n o m i d a n A k u n t a n s i dan kepatuhan pajak akan meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan. 3. Pemeriksaan Pajak X ber-pengaruh secara tidak langsung sebesar 9,6% terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Z melalui Kepatuhan Wajib Pajak Y. Dan Pemerik-saan Pajak berpengaruh secara langsung terhadap Efektivitas Penerimaan PPh Badan sebesar 72,8%. Jadi semakin baik pemeriksaan dengan didukung kepatuhan dari wajib pajak maka penerimaan Pajak Penghasilan se-makin meningkat. SARAN 1. Dari hasil penelitian pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Te-gallega, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya, dan Kantor Pe-layanan Pajak Pratama Cibeunying, maka peneliti mem-berikan saran perlu ditingkatkan lagi untuk pemeriksaan pajak oleh bagian SDM dengan dilakukan pemeriksaan pajak secara peri-odik. 2. Dari hasil penelitian pengaruh pemeriksaan pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Efektivitas Penerimaan PPh Badan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ban-dung Tegallega, Kantor Pela-yanan Pajak Pratama Majalaya, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying maka peneliti memberikan saran perlu adanya SDM yang berkualitas dan berdedikasi tinggi dan perlu dihindari mengenai kedekakan Wajib Pajak dengan Pegawai Pa-jak sehingga tidak terjadi kongka-lingkong atau negosiasi dalam pemeriksaan pajak. Dan saran un-tuk Pemerintah dalam hal ini me-lalui Kementrian dan Dirjen Pajak agar membuat peraturan peraturan terhadap pemeriksaan secara peri-odik. 3. Dari hasil penelitian pengaruh pemeriksaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan dampaknya ter-hadap Efektivitas Penerimaan PPh Badan Kantor Pelayanan Pa-jak Pratama Bandung Tegallega, Kantor Pelayanan Pajak Pratama VOL. 2 NO. 2 JANUARI - JUNI 2018 e-ISSN 2621-5306 VOL. III NO. 1 JANUARI - JUNI 2018 p-ISSN 2541-5255 141 J u r n a l I l m i a h M a n a j e m e n E k o n o m i d a n A k u n t a n s i Majalaya, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying maka peneliti memberikan saran dalam kategori kepatuhan material dan untuk efektivitas penerimaan pa-jak penghasilan badan perlu dit-ingkatkan dengan memberikan sosialisasi kepada wajib pajak . DAFTAR PUSTAKA Abdul Halim dkk. 2014. Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, Dan Studi Kasus. Salemba Empat Jakarta Yuniati. 2016. Perpajakan Teori, Konsep & Praktik. Pena Sakti Ilmu Bandung Yuniati. 2017. Pemo-tongan/Pemungutan PPH. Konsep, Contoh, dan Studi Kasus. Pena Sakti Ilmu Ban-dung Siti Resmi. 2014. Perpajakan. Teori dan Kasus. Salemba Empat Jakarta Siti Kurnia Rahayu. 2013. Perpajakan Indonesia, Konsep & Aspek Formal. Graha Ilmu Yogya-karta Widi Widodo dkk. 2010. Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak. Alfabeta Bandung Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Ana-lisis Multivariate dengan Pro-gram IBM SPSS Update PLS Regresi. Badan Penerbit Uni-versitas Diponegoro Sema-rang Sugiyono. 2015. Statistik Untuk Penelitian. Alfabeta Ban-dung Husein Umar. 2013. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Rajawali Pers Jakarta Riduwan dkk. 2013. Cara Menggunakan dan Memaknai Path Analysis Analisis Jalur. Alfabeta Bandung Yuniati. 2015. Pengaruh Pengen-dalian Intern Terhadap Efek-tivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pe-layanan Pajak Pratama Ban-dung Tegallega. Skripsi Yuniati. 2017. The Influence Of Inter-nal Control On The Effective-ness Of Income Tax Revenue. Vol. V, Issue 11, November 2017. ISSN 2348 0386 Arya Erwin Safitri. 2010. Pengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan ter-hadap Penerimaan Pajak Penghasilan dengan Kepatu-han Wajib Pajak sebagai Var-iabel Intervening. Skripsi VOL. 2 NO. 2 JANUARI - JUNI 2018 e-ISSN 2621-5306 VOL. III NO. 1 JANUARI - JUNI 2018 p-ISSN 2541-5255 142 J u r n a l I l m i a h M a n a j e m e n E k o n o m i d a n A k u n t a n s i Andy Wijayanto. 2012. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. Skripsi Rahmayeni. 2013. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Ba-dan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak pada KPP PratamaPa-dang. Skripsi Neneng Asyiah. 2013. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Implikasinya terhadap Pen-erimaan Pajak. Skripsi Rizki Yuslam Primerdo. 2015. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Efektivitas Pen-erimaan Pajak. Skripsi Kartika Pratiwi Putri. 2015. Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpa-jakan Wajib Pajak dan Pela-yana Fiskus Aparat Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi di Kota Ban-dung. Tesis Surat Edaran SE-15/PJ/2014. Tentang Rencana Dan Strategi Pemeriksaan Undang-Undang Tahun 2008. Pajak Penghasilan Undang-Undang Tahun 2009. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sri Mulyani. 2017. Pengejaran Target Penerimaan Pajak, Melalui diakses tang-gal 6 April 2017 – Jokowi. 2017. Rekor Penerimaan Pa-jak, Melalui di-akses tanggal 6 April 2017 – Sri Mulyani, 2017. Kepatuhan Wajib Pajak Memprihatinkan, Me-lalui diakses tanggal 6 April 2017 – Yoyok Sutiatomo. 2017. Ketentuan Pajak, Melaui diakses tanggal 6 April 2017 – Kanwil DJP Sumatera Utara, Penga-manan Penerimaan Pajak, Melaui diakses tanggal 25 Juli 2017 – VOL. 2 NO. 2 JANUARI - JUNI 2018 e-ISSN 2621-5306 VOL. III NO. 1 JANUARI - JUNI 2018 p-ISSN 2541-5255 143 J u r n a l I l m i a h M a n a j e m e n E k o n o m i d a n A k u n t a n s i KPP Pratama Cibeunying, Penyitaan Aset PT. PDAP yang berlo-kasi di Subang Jawa Barat, Melaui di-akses tanggal 25 Juli 2017 – KPP Pratama Cibeunying, Penyitaan Aset PT. DMS di Kota Ban-dung, Melalui, diakses tanggal 25 Juli 2017 – KPP Pratama Palembang Ilir Timur, Penyitaan Aset milik WP Ba-dan Usaha,Me-lalui, di-akses tanggal 25 Juli 2017 – KPP Pratama Gorontalo, Penyander-aan terhadap dua orang pe-nanggung pajak, Melalui, diakses tanggal 25 Juli 2017 – ... Adapun yang mempengaruhi perolehan PPh badan antara lain a Ketaatan WP [ Sulistyorini & Latifah, 2022, Riyadi et al., 2021, Suryadi & Subardjo, 2019, Monica & Andi, 2018, Fajar Nur Rahmawati et al., 2014 dan Mahendra & Sukartha, 2014] b Pengawasan Pajak [Sulistyorini & Latifah, 2022, Suryadi & Subardjo, 2019, Monica & Andi, 2018, Anam et al., 2018, Wahda et al., 2018, Fadhillah & Andi, 2016, Arisandi, 2015, Mahendra & Sukartha, 2014, dan Meiliawati & Waluyo, 2013] c Tagihan Pajak [Sulistyorini & Latifah, 2022, Riyadi et al., 2021, Suryadi & Subardjo, 2019, Indraswari & Rahayu, 2021, Anam et al., 2018, Fadhillah & Andi, 2016, Mahendra & Sukartha, 2014 dan Meiliawati & Waluyo, 2013] dan lain sebagainya yang tidak peneliti cantumkan dalam riset ini, tetapi dari hasil riset ini variabel yang paling berdampak terhadap perolehan PPh badan adalah pengawasan pajak. ...... Hal ini didukung oleh riset Sulistyorini & Latifah, 2022, Riyadi et al., 2021, Suryadi & Subardjo, 2019, Monica & Andi, 2018, Fajar Nur Rahmawati et al., 2014 dan Mahendra & Sukartha, 2014 bahwa ketaatan WP berdampak terhadap perolehan PPh badan, tetapi tidak senada dengan riset yang dilaksanakan oleh Anam et al., 2018 dan Wahda et al., 2018 yang mengutarakan bahwa ketaatan WP tidak berdampak terhadap perolehan PPh badan. ...... Hal ini didukung oleh riset Sulistyorini & Latifah, 2022, Suryadi & Subardjo, 2019, Monica & Andi, 2018, Anam et al., 2018, Wahda et al., 2018, Fadhillah & Andi, 2016, Arisandi, 2015, Mahendra & Sukartha, 2014, dan Meiliawati & Waluyo, 2013 mengutarakan bahwa pengawasan pajak berdampak terhadap perolehan PPh badan, tetapi tidak senada dengan riset yang dilaksanakan Riyadi et al., 2021 dan Fajar Nur Rahmawati et al., 2014 bahwa pengawasan pajak tidah berdampak terhadap perolehan PPh badan. ...Sumardi AdimanSahala PurbaSandra Febyola PuraPermasalahan yang dihadapi saat ini dalam perolehan Pajak Penghasilan PPh badan yaitu ketaatan wajib pajak WP yang tidak taat terhadap regulasi perpajakan. Pengawasan pajak dan tagihan yang tidak sesuai dengan regulasi akan membuat perolehan pajak tidak sesuai dengan yang diharapkan. Adapun tujuan riset ini adalah untuk mengkaji dan menelaah dampak ketaatan Wajib Pajak, pengawasan pajak dan tagihan pajak terhadap perolehan PPh. Jenis riset ini merupakan riset kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan data sekunder. Metode analisis yang digunakan pada riset ini adalah analisis deskriptif dan regresi linear berganda. Riset ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Balige. Populasi riset ini adalah Kantor Pelayanan Pajak KKP Balige area kerja Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP Dolok Sanggul dan Sampel riset ini adalah sampel jenuh yaitu perolehan PPh Badan Tahun 2019-2021, Riset ini dilakukan pada bulan Maret-Mei 2022. Hasil riset ini diperoleh bahwa ketaatan WP dan tagihan pajak berdampak pada perolehan PPh badan, sedangkan pengawasan pajak tidak berdampak terhadap perolehan PPh badan di KPP Balige. Adapun implikasi riset ini adalah dengan terwujudnya ketaatan WP, pengawasan pajak dan tagihan pajak yang dilakukan secara optimal akan dapat meningkatkan perolehan PPh di Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia khususnya yang terdapat KKP Balige.... Demikian juga hasil penelitian Alshrouf, 2019 yang mengungkapkan kenyataan bahwa setelah diperiksa petugas pajak, kepatuhan Wajib Pajak malah mengalami penurunan. Lain halnya dengan Wahda et al., 2018 , kesimpulan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Wajib Pajak menjadi semakin taat pajak setelah adanya pemeriksaan. Adapula hasil penelitian yang memperlihatkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak, yaitu penelitian Nugrahanto & Andri Nasution, 2019 dan penelitian Arifin & Syafii, 2019. ...... Perpektif instrumental pada teori kepatuhan Compliance Theory mengasumsikan bahwa perilaku individu untuk mematuhi peraturan karena takut adanya sanksi atau penalti, dan pada teori perilaku terencana TPB, tindakan seseorang dipengaruhi oleh norma subjektif yang dirasakan, sehingga pemeriksaan pajak mendorong Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya untuk menghindari sanksi dan penalti yang akan timbul apabila tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar. Beberapa penelitian sebelumnya yaitu Wahda et al., 2018 menguji pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak yang semakin baik, maka kepatuhan Wajib Pajak semakin meningkat dan Prihastini & Fidiana, 2019 menyatakan bahwa apabila pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus semakin sering dilakukan maka akan semakin baik pula kepatuhan Wajib Pajak. Sejalan dengan hasil penelitian Wahda et al., 2018 dan penelitian Prihastini & Fidiana, 2019 yaitu pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan, maka hipotesis dapat dirumuskan H3 Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. ...... Beberapa penelitian sebelumnya yaitu Wahda et al., 2018 menguji pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak yang semakin baik, maka kepatuhan Wajib Pajak semakin meningkat dan Prihastini & Fidiana, 2019 menyatakan bahwa apabila pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus semakin sering dilakukan maka akan semakin baik pula kepatuhan Wajib Pajak. Sejalan dengan hasil penelitian Wahda et al., 2018 dan penelitian Prihastini & Fidiana, 2019 yaitu pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan, maka hipotesis dapat dirumuskan H3 Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. ...Mimi Yap Susi Dwi MulyaniTaxpayer compliance is a condition that shows the taxpayer fulfills all tax obligations and carries out his tax rights. This study aims to examine and analyze the effect of service, supervision and tax audit on corporate taxpayer compliance which is moderated by digitalization of tax administration. The type of research used is quantitative research, with primary data collected through questionnaires. Respondents from this study were corporate taxpayers who were at the Cengkareng Tax Office. The method of determining the sample using purposive sampling method. The samples that were processed were 100 questionnaires using the Smart PLS program. In previous studies, digitizing tax administration as an independent variable and there has never been a study using digitization of tax administration as a moderating variable. The results of this study indicate that tax services and audits have a positive effect on corporate taxpayer compliance, while tax supervision has no effect on corporate taxpayer compliance, and digitalization of tax administration does not strengthen the effect of tax service, supervision and audit. Further researchers can further examine the causes of the lack of effect of tax supervision on taxpayer compliance and the causes of digitalization of tax administration not strengthening the effect of service, supervision and tax audit.... Various studies on taxpayers" compliance in Indonesia have been widely carried out based on taxpayers" compliance theories, including the theory of planned behavior [2] and the slippery slope framework [12]. Quantitative research methods have been employed to measure factors that affect taxpayers" compliance, including tax sanctions and penalties [32], tax inspections [33], quality of tax services [34], and trust as well as authority of tax authorities [35]. In addition, several qualitative studies related to taxpayers" compliance in Indonesia were carried out using several methods, including a comparative institutional analysis on the integration of information and cooperative tax compliance [23], analysis of taxpayer perceptions of the effectiveness and compliance of tax reporting using E-Filing [24], an ethnomethodology study on revealing tax avoidance in a family-owned company [25], development of a tax compliance model from the social contract perspective for mitigating the tax evasion [26], analysis of the phenomenon of taxpayer response to tax amnesty at the KPP Pratama Small Tax Office, Cengkareng, Jakarta [27], analysis of tax compliance progress [21], and other studies [1,[3][4]6,8,[12][13][14][15][16][17]. ...... The execution of the tax amnesty program in Indonesia has not yet been able to make taxpayers who declare their wealth more compliant; for this reason, there needs to be efforts to improve supervision and law enforcement by tax authorities [27]. The execution of inspections and the imposition of tax sanctions have the impact of increasing taxpayers" compliance [32,33]. However, efforts of tax avoidance cannot be removed from the behavior of taxpayers [18]. ... Nera Marinda MachdarHilwatun NazwahThis study uses a quantitative research approach and aims to 1 Test taxpayer awareness of taxpayer compliance; 2 Testing tax sanctions against taxpayer compliance; 3 Examine the tax authorities' services for taxpayer compliance; 4 Testing religiosity can moderate the effect of taxpayer awareness on taxpayer compliance; 5 Testing religiosity can moderate the effect of tax sanctions on taxpayer compliance; 6 Testing religiosity can moderate the influence of tax authorities on taxpayer compliance. The results of the study show 1 Taxpayer awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance; 2 Tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance; 3 Fiscal services have a positive and significant effect on taxpayer compliance; 4 Religiosity strengthens the influence of taxpayer awareness on taxpayer compliance; 5 Religiosity strengthens the effect of tax sanctions on taxpayer compliance; 6 Religiosity strengthens the influence of tax authorities on taxpayer compliance. Abstrak. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dan bertujuan untuk 1 Menguji kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak; 2 Menguji sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak; 3 Menguji pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak; 4 Menguji religiusitas dapat memoderasi pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak; 5 Menguji religiusitas dapat memoderasi pengaruh antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak; 6 Menguji religiusitas dapat memoderasi pengaruh antara pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan 1 Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; 2 Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; 3 Pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; 4 Religiusitas memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak; 5 Religiusitas memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak; 6Mei Tri UtamiTujuan – Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kerjasama pertukaran data/informasi pajak pusat dan pajak daerah serta potensi pemanfaatannyadalam rangka pemeriksaan pajak pusat, serta mengidentifikasi dan menganalisis kendalakendalayang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan kerja sama dan pemanfaatan data dalam rangka pemeriksaan pajak pusat. Metode penelitian Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatifstudi kasus dengan fokus pada pelaksanaan di pajak pusat. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian - Dalam pelaksanaan kerja sama pertukaran data/informasi pajak pusat dan pajak daerah diidentifikasi terdapat tiga kegiatan utama yang difokuskan pada kegiatan yang dilaksanakan di DJP pajak pusat, yaitu kegiatan persiapan pertukaran data, kegiatan pertukaran dan pemanfaatan, dan kegiatan monitoring dan evaluasi. Kerja sama pertukaran data ini juga berpotensi untuk dapat dimanfaatkan dalam rangka pemeriksaan pajak pusat, yaitu sebagai tindak lanjut dari mekanisme pengawasan dan dapat menjadi data pembanding dalam proses pengujian pemeriksaan. Pelaksanaan dan pemanfaatan data hasil kerja sama ini masih belum optimal. Hal ini terjadi karena ada dimensi birokrasi yang menghambat pelaksanaan kerja sama, seperti dimensi formalisasi, standardisasi, spesialisasi, dan hierarki, serta adakendala perbedaan infrastruktur antara DJP dan pemda dan kendala data. Kendala spesifik yangdiidentifikasi menjadi penyebab belum optimalnya pemanfaatan dalam rangka pemeriksaanpajak pusat adalah kendala administratif, yaitu dengan tidak diusulkannya pemeriksaan sebagaitindak lanjut dari mekanisme pengawasan, serta kendala teknis, yaitu dengan tidak tersedianyadata hasil pertukaran data perpajakan sehingga kurang lengkap dan kurang relevan untukdigunakan sebagai data Maulana DaulayThis study aims to determine the effect of taxpayer awareness and tax knowledge on taxpayer compliance inreporting Annual Tax Returns SPT in the midst of the Covid-19 pandemic with tax sanctions as moderating variables for individual taxpayers registered at KPP Pratama Pondok Gede. The research method used is a quantitative method. Data collection techniques were carried out using primary and secondary data types. The primary data was obtained from questionnaires distributed to 100 respondents and the secondary data was obtained from statistical data on annual SPT reporting at KPP Pratama Pondok Gede. Sampling using incidental sampling technique. The hypothesis test used is multiple linear regression analysis and moderated regression analysis with the interaction method. The results showed that Taxpayer Awareness had a positive effect on Taxpayer Compliance in the midst of the Covid-19 pandemic on individual taxpayers registered at KPP Pratama Pondok Gede. This study also shows that tax sanctions as a moderator are not able to moderate the effect of Taxpayer Awareness and Tax Knowledge in Taxpayer Compliance amid the Covid-19 Pandemic in individual taxpayers registered at KPP Pratama Pondok RevinaHerman ErnandiThis study aims to test the effectiveness of the implementation of E-Filling, Tax Examination and Sanctions on Taxpayer Compliance with Fiscal Service Quality as a Moderating Variable. The data for this study were obtained from questionnaires distributed to trading and industrial companies in Sidoarjo Regency. The sampling technique used is saturated sampling. The data analysis technique used in this research is Partial Least Square PLS and reliability test. The results of the tests carried out show that the application of E-Filling does not effectively affect taxpayer compliance with the quality of tax service services as a moderating variable. Tax audits and sanctions have an effective effect on taxpayer compliance with the quality of tax services as a moderating Nasution Bambang Niko PaslaFahmi RasidIntroduction/Main Objectives This study aims to analyze the ratio of regional dependence and independence in measuring the financial capacity of the Jambi Provincial Government for the 2016–2020 Fiscal Year. Background Problems How big is the ratio of the contribution of Regional Original Revenue PAD to transfer funds from the center in the Jambi Provincial Government APBD in funding development financing for 2016-2020?. Research Methods The research is quantitative using secondary data in the form of regional original income and transfer funds from the Jambi Province Government Budget Realization Report for the 2016–2020 Fiscal Year. Finding/Results Based on the results of the ratio analysis, the degree of financial dependence of the Jambi Provincial Government in the 2016–2020 fiscal year is classified as moderate, with an average overall ratio of meaning that the Jambi Provincial Government in carrying out development financing is still dependent on transfer funds from the center. Meanwhile, the degree of regional financial independence is also classified as moderate/participatory with an average overall ratio of Conclusion The contribution of regional original revenue in funding development financing cannot be fully relied upon and still relies on transfer funds from the Nasution Bambang Niko PaslaFahmi RasidIntroduction/Main Objectives This study aims to analyze the ratio of regional dependence and independence in measuring the financial capacity of the Jambi Provincial Government for the 2016–2020 Fiscal Year. Background Problems How big is the ratio of the contribution of Regional Original Revenue PAD to transfer funds from the center in the Jambi Provincial Government APBD in funding development financing for 2016-2020?. Research Methods The research is quantitative using secondary data in the form of regional original income and transfer funds from the Jambi Province Government Budget Realization Report for the 2016–2020 Fiscal Year. Finding/Results Based on the results of the ratio analysis, the degree of financial dependence of the Jambi Provincial Government in the 2016–2020 fiscal year is classified as moderate, with an average overall ratio of meaning that the Jambi Provincial Government in carrying out development financing is still dependent on transfer funds from the center. Meanwhile, the degree of regional financial independence is also classified as moderate/participatory with an average overall ratio of Conclusion The contribution of regional original revenue in funding development financing cannot be fully relied upon and still relies on transfer funds from the AmbarwatiAngka WijayaSaskia Jamilah KhairanyPenelitian ini bertujuan untuk Untuk Mengetahui persepsi dan kesadaran masyarakat Kota Palembang terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pembahasan dilakukan dengan cara menganalisis satu-persatu pertanyaan kuisioner. Metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian analisis deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer,Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi Pengamatan dan Kuisioner/Angket. Tingkat persepsi dan kesadaran masyarakat untuk penerapan kepatuhan wajib pajak diperiksa berdasarkan Uji Mann-Whitney U, uji Kruskal-Wallis, dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wajib pajak di Kota Palembang cenderung mengetahui bahwa membayar pajak adalah sebuah kewajiban warga negara dan Masyarakat Kota Palembang berasumsi bahwa seseorang tidak membayar pajak dikarenakan kurangnya kesadaran untuk membayar pajak Yuniati YuniatiLadewi YTaxes are an important factor in the development of a State. Success in financing the development of one of them is supported by the amount of funds obtained through Income Tax, which depends on the effectiveness of the collection itself by the Directorate General of Taxes, through the Tax Office. Therefore, to streamline the implementation of income tax collection, it is necessary to apply Internal Control to Tax Service Office. This study aims to examine the effect of internal control on the effectiveness of income tax revenue. Respondents of this study amounted to 54 employees of tax tax in the Tax Office KPP Pratama Bandung Tegallega tested using a simple linear regression test equipment. Based on data that has been collected and tested shows the more effective internal control consisting of the internal environment, goal setting, event identification, risk assessment, risk response, control activities, information and communication and monitoring / supervision applied in the Tax Office can increase the effectiveness of acceptance income tax. Keywords Internal Control, Effectiveness, income Tax, Revenue, Tax OfficePengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak pada KPP PratamaPadangAndy WijayantoAndy Wijayanto. 2012. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. Skripsi Rahmayeni. 2013. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak pada KPP PratamaPadang. Skripsi Neneng Asyiah. 2013. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Implikasinya terhadap Penerimaan Pajak. SkripsiPengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Efektivitas Penerimaan PajakPrimerdo Rizki YuslamRizki Yuslam Primerdo. 2015. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak. SkripsiPengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak dan Pelayana Fiskus Aparat Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi di Kota BandungPutri Kartika PratiwiKartika Pratiwi Putri. 2015. Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak dan Pelayana Fiskus Aparat Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi di Kota Bandung. TesisKetentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanUndang-UndangUndang-Undang Tahun 2009. Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanKepatuhan Wajib Pajak MemprihatinkanSri MulyaniSri Mulyani, 2017. Kepatuhan Wajib Pajak Memprihatinkan, Melalui 17-sri-mulyani-kep diakses tanggal 6 April 2017 SutiatomoYoyok Sutiatomo. 2017. Ketentuan Pajak, Melaui diakses tanggal 6 April 2017 Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Rajawali Pers Jakarta Riduwan dkkHusein UmarHusein Umar. 2013. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Rajawali Pers Jakarta Riduwan dkk. 2013. Cara Menggunakan dan Memaknai Path Analysis Analisis Jalur. Alfabeta Bandung Yuniati. 2015. Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. SkripsiPengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel InterveningArya Erwin SafitriArya Erwin Safitri. 2010. Pengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. Skripsi VOL. 2 NO. 2 JANUARI -JUNI 2018 e-ISSN 2621-5306 Skip to main content Skip to main navigation menu Skip to site footer Neng Siti RW Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Bandung Agus Bagianto Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Bandung Yuniati Yuniati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Bandung Abstract Human resources are a supporting factor for companies to survive in competition. Compensation plays an important role in improving employee performance, one of the main reasons a person works is to make ends meet. Someone will work maximally to get the compensation in accordance with expectations. The compensation policy in addition to rewarding employees for the work performed by employees is also one way to retain potential employees. Based on the variables studied, the research method used in this research is descriptive and associative method. Descriptive research is a study conducted to determine the value of independent variables and does not make the comparison of variables with other variables Descriptive research here aims to obtain a picture of direct compensation, indirect compensation and employee performance at PT Pranata Jaya Abadi. While the method of associative research is research that aims to determine the influence or also the relationship between two variables or more. The results of this study show a multiple linear regression equation as follows Y = + + which can be interpreted as that the variables X1 and X2 are zero 0, then the variable Y will be worth units; if the direct compensation X1 increases by one unit and the other variable is constant, then the Y variable will increase by units, and if the indirect compensation X2 increases by one unit and the other variable is constant, then the Y variable will increase by units. The conclusion of this study obtained the value of determination coefficient of or the value of which indicates the meaning that direct compensation X1 and indirect compensation X2 gives simultaneous effect of on employee performance Y . While the rest of influenced by other factors that ignored the author. The value of Adjusted R2 or the value of indicating the meaning that, if there are other independent variables to be included, direct and indirect compensation variables, remain to have an effect of Against employee performance. pdf Bahasa Indonesia How to Cite RW, N., Bagianto, A., & Yuniati, Y. 2018. PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN DAMPAKNYA TERHADAP EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi MEA, 22, 115-143. Most read articles by the same authors Agus Bagianto, Yuniati Yuniati, PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI ANAK ASUH TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK ASUH DI PANTI ASUHAN KURNIA ASIH BANDUNG , Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi MEA Vol 2 No 1 2018 Januari - April 2018 Indri Nur Alfi Qodariyah, Dedi Suryadi, Yuniati Yuniati, PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN PENYULUHAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN , Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi MEA Vol 2 No 3 2018 September-Desember 2018 Dea Safitri Ayu Lestari, Ia Kurnia, Yuniati Yuniati, PENGARUH PERENCANAAN PAJAK DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN LABA , Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi MEA Vol 2 No 3 2018 September-Desember 2018 Muhammad Imam Zuhdi, Dedi Suryadi, Yuniati Yuniati, PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA BANDUNG X , Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi MEA Vol 3 No 1 2019 Januari - April 2019 Yuniati Yuniati, Agus Bagianto, Rustandi Rustandi, PENGENDALIAN INTERNAL BERBASIS BUDAYA JAWA PITUTUR SINANDI ORA ILOK IMPLEMENTASI MEWUJUDKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI PEMERINTAHAN KOTA KEDIRI DI JAWA TIMUR , Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi MEA Vol 5 No 3 2021 Edisi September - Desember 2021 Several studies related to the effect of audits on taxpayer compliance provide different conclusions. Bergman and Nevarez 2006 find the fact that tax audits negatively affect compliance. In contrast, Gemmel and Ratto 2012 concluded that the audit had a negative effect on the group of taxpayers who obeyed, and at the same time had a positive effect on the group of taxpayers who did not comply. Given the different conclusions, the researcher is interested in testing in the Indonesian context by using the SIDJP data from the Directorate General of Tax for the period difference-in-differences approach model implemented in this study adopts Norman Gemmell and Marissa Ratto 2012. The dependent variable is income tax while the independent variable is the dummy variable for group, time and type of audits. Regression results show that the interaction coefficient between the dummy group variable and the time dummy variable which is the difference-in-differences coefficient, has a p-value that is statistically insignificant to reject null hypothesis. It tells that there is no difference in the level of compliance between the audited corporate taxpayer and non-audited corporate taxpayers. No impact on the level of compliance of taxpayers may come from several reasons, including the small coverage of the tax audits, the existence of the bomb crater effect, and the results of the type of updating audit risk. To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the authors.... Liyana 2019 menyimpulkan bahwa keputusan wajib pajak untuk patuh pada kewajiban perpajakannya dapat dipengaruhi oleh peluang diperiksa dan diberikannya sanksi. Nugrahanto & Nasution 2019 dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak badan di Indonesia tidak dipengaruhhi oleh pemeriksaan pajak. Penelitian lainnya yang dilaksanakan oleh Darmayasa et al. 2022 mengenai moral pajak, sanksi dan pemeriksaan terhadap kepatuhan pajak UMKM menyatakan bahwa ketiga variabel tersebut dapat menambah kepatuhan wajib pajak. ...Selin PrimasariAi HendraniThis research is meant to test and to find out some factors which is influence the taxpayer compliance. These factors which have been tested in this reaserch are tax complexity, tax audit and tax penalty as independent variables, while taxpayer compliance is the dependent variable. The sample in this research are corporate taxpayers registered at KPP In DKI Jakarta area and obtained using the nonprobability sampling method with the convenience sampling method, the research sample obtained was 64 respondents. The analytical method used is multiple linear regression analysis with statistical application tools. The results of hypothesis testing state that simultaneously the variables of tax complexity, tax audit and tax penalty have an effect on taxpayer compliance. The partial test results show that the variables of tax complexity and tax penalty have no effect on taxpayer compliance. While the tax audit variable has an effect on taxpayer compliance. This research is expected to be a material consideration for interested parties and regulators in an effort to improve taxpayer compliance.... The implementation of tax audits may be better or above the audit standards that have been set Kuchumova, 2017. If the result is below the standard, there is actually no sanction for the tax audit but it will be a measure of guidance for the implementation of the audit by the Directorate of Audit Nugrahanto & Andri Nasution, 2019. ...Dian WahyudinThe level of formal taxpayer compliance is still not satisfactory if it is associated with the self-assessment system because there are still quite high gaps. For this reason, it is necessary to carry out a tax audit as a supervisory measure. Through the audit, it is hoped that it will increase the awareness of taxpayers to fulfil their tax obligations and increase tax revenues. This study uses a descriptive qualitative approach with the type of case study. The author uses a target approach, a source approach and a process approach to analyse the effectiveness of tax audits as an act of supervising the self-assessment system and supporting tax revenue. The results of the study indicate that the tax audit is quite effective as an act of monitoring the self-assessment system. This is evidenced by a change in the behaviour of the taxpayers who have been audited. However, it is not effective enough to support tax revenue. The inhibiting factors include the amount of data that must be processed and analysed, facilities and infrastructure with limited capabilities. Efforts have been made to provide infrastructure, especially computers, which can process and analyse large amounts of data quickly, optimize data from internal parties and anticipate field inspections using zoom and being more selective.... Lain halnya dengan Wahda et al., 2018 , kesimpulan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Wajib Pajak menjadi semakin taat pajak setelah adanya pemeriksaan. Adapula hasil penelitian yang memperlihatkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak, yaitu penelitian Nugrahanto & Andri Nasution, 2019 dan penelitian Arifin & Syafii, 2019. Reformasi perpajakan lain yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu memperbaiki basis data dan teknologi informasi dengan melakukan digitalisasi administrasi perpajakan, sehingga dapat meningkatkan integritas sistem perpajakan. ...Mimi Yap Susi Dwi MulyaniTaxpayer compliance is a condition that shows the taxpayer fulfills all tax obligations and carries out his tax rights. This study aims to examine and analyze the effect of service, supervision and tax audit on corporate taxpayer compliance which is moderated by digitalization of tax administration. The type of research used is quantitative research, with primary data collected through questionnaires. Respondents from this study were corporate taxpayers who were at the Cengkareng Tax Office. The method of determining the sample using purposive sampling method. The samples that were processed were 100 questionnaires using the Smart PLS program. In previous studies, digitizing tax administration as an independent variable and there has never been a study using digitization of tax administration as a moderating variable. The results of this study indicate that tax services and audits have a positive effect on corporate taxpayer compliance, while tax supervision has no effect on corporate taxpayer compliance, and digitalization of tax administration does not strengthen the effect of tax service, supervision and audit. Further researchers can further examine the causes of the lack of effect of tax supervision on taxpayer compliance and the causes of digitalization of tax administration not strengthening the effect of service, supervision and tax FajarwatiThe purpose of this study is to find out whether there is an effect of tax rates on tax evasion, whether there is an effect of tax fairness on tax evasion, whether there is an effect of tax system technology on tax evasion and whether there is an effect of tax morale on tax evasion. This study uses a type of quantitative research using primary data in the form of a questionnaire. The sample used is individual non-employee taxpayers who are registered at KPP Pratama Cibitung. The sampling technique in this study used the Purposive Sampling method, namely sampling based on certain criteria from the required population. Based on calculations using the slovin formula, 100 respondents were obtained using multiple linear regression analysis techniques. Based on the tests that have been carried out, the results obtained state that Tax Rates have a significant positive effect on Tax Evasion, Tax Justice has a significant negative effect on Tax Evasion, Tax System Technology has a significant negative effect on Tax Evasion and Tax Morale has a significant negative effect on Tax jurnal raihannzaki MuhammadRaihan Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang pengaruh tingkat kepatuhan, pemeriksaan dan pembayaran pph terutang wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan KPP Pratama Penjaringan. Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner yang diberikan kepada wajib pajak badan perusahaan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Penjaringan pada tahun 2022. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 98 wajib pajak badan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik judgment sampling dengan metode analisis regresi linier berganda. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini ialah SPSS versi 22. Hasil penelitian dengan menggunakan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa 1 Kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan; 2 Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan; 3 Peraturan terkait PPh Terutang berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak has not been able to resolve any references for this publication.

pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak